Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai apparat penegak hukum, Bea Cukai tidak hanya gencar melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang ilegal, namun juga secara kontinyu memberikan informasi dan edukasi terkait ketentuan cukai kepada masyarakat. Salah satu langkah penyampaian informasi yang sering digalakkan oleh Bea Cukai adalah melalui sosialisasi.

Kali ini, Bea Cukai Kudus dan Bea Cukai Gresik bersama pemerintah daerah di masing-masing wilayah melakukan sosialisasi tentang ketentuan di bidang cukai khususnya cukai rokok. Tujuan dari sosalisasi ini adalah untuk menghentikan laju peredaran rokok ilegal dengan langkah edukasi yang masif ke setiap lapisan masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang para pedagang rokok di daerah setempat.

Pada kesempatan yang sama, Bea Cukai Lampung melaksanakan sosialisasi cukai rokok di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai Lampung dalam memberantas rokok ilegal melalui sosialisasi dan edukasi kepada pedagang rokok tentang bagaimana cara mengidentifikasi rokok ilegal. Disamping melakukan sosialisasi, Bea Cukai Lampung kali ini juga membagikan poster ‘Yuk Kenali Rokok Ilegal’ ke setiap warung/toko yang dikunjungi serta tempat lain yang memungkinkan dilakukan pemasangan poster.

“Pelaksanaan sosialisasi kali ini diharapkan mampu menambah wawasan serta mengedukasi para pemilik toko/warung dalam melakukan kegiatan jual beli khususnya rokok. Selain pandemi virus Covid-19 yang harus diberantas, rokok ilegal pun harus diberantas demi melindungi masyarakat, demi Bea Cukai yang makin baik, dan untuk Indonesia maju,” tambah Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Lampung, Fobby Trisunarso.

Di Madura, untuk menekan angka rokok ilegal bisa tercapai, Bea Cukai Madura bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan melaksanakan kegiatan sosialisasi cukai ke desa-desa yang ada di Pamekasan.

Sementara itu, Bea Cukai Pangkalpinang melakukan focus group discussion (FGD) bersama instansi terkait dalam rangka harmonisasi peraturan penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dengan peraturan pemerintah daerah. Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pemberian perizinan atas peredaran atau penjualan minuman beralkohol di kota Pangkalpinang.

“Salah satu wujud nyata Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari konsumsi barang ilegal adalah memberikan kewajiban kepada setiap orang atau badan usaha yang akan menjalankan kegiatan usaha sebagai pengusaha pabrik, importir, pengusaha tempat penjualan eceran, pengusaha tempat penyimpanan, dan penyalur barang kena cukai untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan guna memperoleh izin berupa NPPBKC yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai,” jelas Kepala Bea Cukai Pangkalpinang, Yetty Yulianty.

Yetty berharap, dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara Bea Cukai dengan pemerintah daerah setempat untuk mencari solusi atas kendala dan permasalahan yang ada, serta dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait perizinan atas peredaran atau penjualan minuman beralkohol.